Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, menegaskan bahwa penyelamatan Sungai Mahakam dari banjir dan sedimentasi tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan.

Menurutnya, reboisasi kawasan hulu merupakan langkah paling mendasar dan berkelanjutan untuk memulihkan ekosistem sungai yang kian terancam.

“Kalau bicara soal pengerukan Mahakam, kita harus realistis. Sungainya besar, panjang, dan persoalannya kompleks. Belum ada satu pun gubernur yang benar-benar menuntaskan persoalan sedimentasi ini,” ujar Sugiyono, Senin (23/6/25).

Ia menilai pengerukan hanya cocok diterapkan secara terbatas, seperti di kawasan Teluk Kahabayi depan Islamic Center yang mengalami pendangkalan parah. Namun solusi menyeluruh, katanya, harus dimulai dari penguatan kawasan resapan air di hulu dengan cara reboisasi dan pelindungan hutan.

Sugiyono menyampaikan kekhawatiran terhadap terus meningkatnya debit air Sungai Mahakam saat musim hujan, yang menyebabkan banjir di berbagai kawasan rendah di Samarinda.

Ia menilai hal itu sebagai dampak langsung dari kerusakan hutan yang menyebabkan air hujan mengalir deras ke sungai tanpa terserap tanah.

“Kalau hutan di hulu gundul, air hujan langsung masuk ke sungai. Ini mempercepat sedimentasi. Jadi reboisasi itu logis dan jauh lebih murah dibanding pengerukan rutin yang tak pernah selesai,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Menurutnya, pelibatan publik dalam kegiatan penghijauan, terutama di wilayah rawan longsor dan banjir, merupakan langkah strategis.

“Jangan hanya heboh saat Mahakam meluap. Akar masalahnya ada di daratan. Kalau hutan rusak, sungai pasti terdampak. Ini logika sederhana yang sering diabaikan,” lanjut Sugiyono.

Hingga kini, belum ada langkah pengerukan besar-besaran yang dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah provinsi. Sugiyono mendorong agar pengendalian tata air dan pelindungan kawasan hulu menjadi prioritas utama.

Sebagai catatan, data dari WALHI Kaltim menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen dari sekitar 7 juta hektare hutan di Kaltim telah rusak, sebagian besar akibat aktivitas tambang dan alih fungsi lahan. Kondisi ini turut memperparah sedimentasi Sungai Mahakam, yang terus meningkat setiap tahun dan memperbesar risiko banjir di kota-kota hilir seperti Samarinda.(ADV DPRD KALTIM)